Upah minimum umumnya diartikan sebagai jenis upah yang diberikan oleh perusahaan tempat bekerja dalam hitungan bulanan terendah. Ketetapan tersebut telah disahkan setiap tahun sebagai bentuk jaringan pengaman suatu wilayah. Penentuan jumlah minimum upah atau UMR Makassar ini tentunya tidak dilakukan secara sembarangan dan mengikuti aturan ketetapan
Memahami Pengertian dan Dasar Hukum dari Upah Minimum
Upah minimum bisa dimaknai sebagai dasar upah karena peraturan melarang pengusaha membayar pekerja kurang dari upah minimum. Upah minimum dapat ditetapkan di tingkat negara bagian, atau sering disebut sebagai upah minimum negara bagian, atau dapat ditetapkan di tingkat kabupaten atau kota sebagai upah minimum kabupaten atau kota.
Menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 (PP 36 Tahun 2021) tentang pengupahan, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari: upah tanpa tunjangan, gaji pokok dan bonus tetap. Dalam hal komponen gaji perusahaan terdiri dari gaji pokok dan tunjangan harian tetap, maka gaji pokok sekurang-kurangnya sama dengan upah minimum.
Penetapan upah minimum dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah untuk dapat melindungi berbagai kepentingan pekerja, dimana upah minimum berperan menjadi pengaman supaya tidak ada perusahaan yang memberikan upah dengan lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terkait berbagai bentuk persyaratannya.
Selain itu, ditemukan juga fakta yang menyatakan bahwa upah minimum ditentukan dengan tujuan untuk melindungi serta menjamin kelangsungan usaha serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja yang produktif. PP 36/2021 Pasal 24(1) menegaskan bahwa upah minimum dapat berlaku untuk pekerja dengan masa kerja dibawah 1 (satu) tahun.
Sebaliknya, penggajian pegawai dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun harus berpedoman pada struktur dan skala gaji yang harus disiapkan dan dilaksanakan oleh perusahaan. Adapun upah minimum ditentukan berdasarkan kebutuhan hidup karyawan yaitu H. tentang kebutuhan hidup layak, semula diatur dalam Pasal 88(4) UU No. 13 Tahun 2003 (UU 13/2003).
Bagian ini menyatakan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum dilakukan dengan tujuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak dan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) membatalkan pasal ini. Terdapat beberapa alasan khusus yang mendasarinya
Selain itu, pasal 25 PP 36/2021 yang bersumber dari UU Cipta Kerja menyatakan bahwa
Upah minimum dapat ditetapkan berdasarkan dengan kondisi ekonomi dan kerja yang dilakukan. Atau dengan kata lain, tidak lagi berdasarkan dengan kebutuhan hidup yang rasional. Berikut adalah informasi terkait jumlah UMR yang bisa diterima di Makassar
Mengetahui Jumlah UMR di Kawasan Makassar
Tidak ada jaminan bahwa upah minimum akan meningkat setiap tahun. Aturan tersebut hanya menyatakan bahwa upah minimum ditinjau setiap tahun. Perubahan ini juga memperhitungkan nilai tertentu yang diantaranya berkaitan dengan batas atas serta batas bawah yang digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum untuk sektor yang bersangkutan (Pasal 26).
Bahkan pasal berikutnya, yakni pasal 27(4), mengatakan apabila upah minimum kabupaten tahun berjalan lebih tinggi dari batas upah minimum kabupaten, gubernur harus pastikan dan menetapkan upah minimum kabupaten tahun berikutnya sama dengan upah minimum kabupaten tahun berjalan. Sedangkan UMR Makassar saat ini berada di nilai Rp 3,5 juta
Memahami batasan UMR yang ditentukan di daerah tempat bekerja bisa dijadikan acuan dalam menentukan jumlah gaji yang diharapkan saat bekerja pada suatu perusahaan atau perseorangan. Dengan begitu maka anda akan bisa lebih mudah menentukan jumlah yang diinginkan dan disesuaikan kembali dengan tingkat kebutuhan pokok hariannya.